Headlines

Informasi Catatan Sipil

Informasi Pengawasan

Photo Kegiatan

JAKARTA, REPUBLIKA.CO.ID -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menyetop pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) selama bulan November 2014 ini. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan menelusuri masalah-masalah teknis termasuk evaluasi petugas pelaksana program E-KTP.

"Satu bulan ini dievaluasi, harus selesai, pencetakan dihentikan dulu. Evaluasi tuntas, permasalahannya seperti apa jelas, nanti 1 Desember diaktifkan kembali," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi dengan pejabat di Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/11).

Saat ini, menurut Tjahjo terdapat beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Pertama, ada dugaan database kependudukan secara elektronik tidak akurat. Banyak data kependudukan ganda, bahkan memiliki lebih dari satu E-KTP. Tidak sedikit pula penduduk yang sudah meninggal, namun masih tercatat dalam data kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih.

Kedua, masalah distribusi fisik E-KTP. Tjahjo mengatakan, banyak laporan yang menyebutkan beberapa daerah belum mendapatkan hasil cetakan KTP yang sudah direkam. Ketiga, belum adanya standar operasional kerja yang seragam. Sehingga setiap daerah menafsirkan arahan pusat secara berbeda.

"Sekarang ini kenapa ribet apa yang menjadi arahan pusat belum sama dengan daerah. Dua minggu ini ditata kembali, panggil daerah yang belum paham dan ganti orangnya yang belum paham," ujar Tjahjo.

Masalah keempat yang harus dievaluasi,lanjut Tjahjo, menyangkut sistem dan spesifikasi pencatatan dan perekaman yang digunakan. Tjahjo menginginkan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis sentral dan terpadu.
Salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa. NIK akan dikenakan pada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia.

Sesuai amanat Undang-undang  Adminduk, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap. Undang-undang Adminduk, NIK mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2011. Undang-undang  Adminduk tersebut mengatur tentang pengolahan informasi administrasi kependudukan, yang akan dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Dengan sistem ini, database kependudukan akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan. Nomor  Induk Kependudukan yang dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti Paspor, No­mor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Menge­mudi (SIM), Buku Kepemilikan Kend­araan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Pergu­ruan Tinggi. Jadi, NIK adalah dasar untuk pelayanan publik ke depan.
Dengan pemberlakuan NIK itu, kelak tolok ukur dalam pelayanan publik adalah NIK, karena posisi NIK itu sangat penting untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional.

Tertib administrasi kependudukan yang diharapkan terwujud  dengan sistem yang baru, sangat diperlukan mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Dengan tertib administrasi, Pemerintah diharapkan dapat lebih mudah memenuhi hak-hak warga negaranya. Kedepan, NIK dapat diakses oleh semua instansi adminduk sehingga tidak dimungkinkan lagi satu warga memiliki dua identitas atau lebih. Ketunggalan NIK dijaga melalui sistim identifikasi biometrik, sidik jari, iris mata dan wajah pada program Penerapan KTP Elektronik.

Dasar Hukum Penerapan NIK
Sesuai  dengan  bunyi  pasal  1  point  12  UU No. 24  Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

Dengan disahkannya UU No. 24  Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan UU tersebut masih mengacu pada PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penerapan NIK sebagaimana  diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007 pasal  36 menyebutkan bahwa Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK ditetapkan  secara  nasional  oleh  Menteri,  dalam  hal ini Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pasal 37 menyebutkan  bahwa  NIK  terdiri  dari  16 (enam belas) digit  dan kode penyusunnya, terdiri dari 6 (enam) digit pertama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan,  dan  tahun  kelahiran  dan  4 (empat)  digit terakhir  merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK dan diletakkan pada posisi mendatar.

Keenam belas (16) digit nomor NIK tersebut diatas dirinci menjadi, sebagai berikut :

1.  6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar yang terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan.

2.  6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dalam format hh-bb-tt dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.

3.   4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001.
Sebagai contoh, seorang perempuan yang lahir di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Agustus 1990 maka NIK-nya adalah 32 76 05 570890 0001. Jika ada seorang perempuan lain dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 32 76 05 570890 0002. Demkian pula apabila ada seorang laki-laki juga dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 32 76 05 170890 0001.

Selanjutnya menurut pasal 38 PP No. 37/2007, NIK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku seumur  hidup  dan  selamanya,  tidak  berubah  dan  tidak mengikuti perubahan domisili. NIK dimaksud diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP oleh Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan. Sedangkan penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 39 mengamanatkan bahwa pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib mencantumkan NIK pada kolom khusus yang tersedia pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan. Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK dan NIK ditetapkan secara nasional oleh Menteri sebagai Pimpinan Instansi Pelaksana.(brm)

Sumber: www.dukcapil.kemendagri.go.id
Seberapa pentingkah sebenarnya keterbukaan data yang ada di pemerintahan untuk dapat dipublikasikan kepada publik, untuk dijadikan acuan atau parameter transparansi kinerja sebuah instansi? Keterbukaan tersebut ternyata sangatlah penting, karena dengan memberikan informasi tentang laporan keuangan kepada publik, misalnya, dapat menjaga akuntabilitas badan negara tersebut.

Praktik keterbukaan data institusi pemerintah ini ternyata sudah diterapkan oleh pemerintah Inggris guna memberikan peran pada warganya untuk memonitor ke mana perginya uang pajak mereka.

Dalam penerapannya, Kerajaan Inggris merupakan salah satu negara yang memberikan kebebasan bagi warganya untuk dapat mengakses data di institusi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan di situs-situs resmi pemerintahan yang sudah terintegrasi melalui komputer maupun ponsel pintar.

Dengan masuk ke situs tersebut, warga dapat mencari informasi yang mereka butuhkan sekaligus memonitor bagaimana uang pajak mereka dipergunakan secara detail, ujar salah satu pejabat Kantor Kabinet Kerajaan Inggris, Sue Bateman, ketika ditemui Antara awal Maret lalu di kantornya.

"Jika sistem pemerintahan sudah terbuka seperti ini, semua pejabat harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu karena publik dapat memonitor mereka," ujar Bateman.

Pujian dari Menlu Inggris Namun, Ibukota Indonesia ternyata juga sedang memulai penerapan transparansi pemerintahan dengan kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, dengan kebijakan transparansi anggaran.

Pada Januari 2014, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague sempat menemui Gubernur DKI Jakarta Jokowi, keduanya mendiskusikan sistem birokrasi yang transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Hague memuji kinerja Jokowi yang melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan menegakkan transparansi anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya banyak mendengar dari gubernur tentang peningkatan pendapatan daerah yang signifikan setelah menerapkan e-goverment. Kami mendukung upaya untuk memberantas korupsi, mendorong transparansi, semua negara harus banyak belajar satu sama lain," ujar Hague di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/1).

Hague juga menceritakan bagaimana pengalaman negaranya memberantas korupsi dengan menegakkan transparansi dan menerapkan keterbukaan akses informasi kepada publik agar proses birokrasi dapat berlangsung transparan.

"Kami melakukan banyak pekerjaan dalam mengupayakan pengimplementasian sistem pemerintahan yang terbuka di Inggris. Dan apa yang dilakukan di Jakarta juga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan di Inggris," ujar Hague.

Hauge sependapat dengan Jokowi terkait dengan masalah penegakan prinsip 'good governance' dan transparansi dalam membangun birokrasi.

Sementara itu, Jokowi juga menceritakan upayanya saat ini dalam menegakkan transparansi di birokrasi pemerintahan DKI.

"Kita bicara masalah good governance, korupsi, masalah membangun sistem transparan. Saya cerita kita sudah lakukan juga online tax, e-budgeting, e purchasing, dan cash management system (cms)," kata Jokowi.

Cegah korupsi Sebagai alat yang dapat dipakai untuk mengawasi pengeluaran institusi pemerintah, keterbukaan data juga dapat mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat pemerintahan.

Kantor kabinet Inggris adalah institusi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan program pemerintah terbuka ini serta memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif.

Dengan penerapan sistem pemerintahan terbuka, semua pejabat pemerintahan diwajibkan untuk memublikasikan pembelanjaan dinas yang nilainya di atas 500 poundsterling, atau sekitar 9,5 juta rupiah setiap bulan.

Sistem keterbukaan tersebut juga dikatakan dapat memberikan keuntungan untuk institusi pemerintah seperti di Foreign and Commonwealth Office atau Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris yang menyatakan dapat menjadi lebih terbuka kepada publik.

Kepala unit Transparansi Transformasi Digital Foreign and Commonwealth Office Inggris, Eleanor Stewart kemudian menegaskan bahwa program transparansi data pemerintahan dapat menjadi sebuah alat yang kuat dalam membantu pencegahan tindakan korupsi, karena semua transaksi pembelanjaan dan pemasukan tercatat dan terbuka untuk publik.

"Dengan adanya penerapan sistem keterbukaan data di setiap sektor, pemerintah dapat dengan mudah mengakses institusi swasta seperti rumah sakit, dan menilai kinerja mereka, bahkan bisa menutup rumah sakit yang memiliki kinerja tidak baik," ujar Stewart.

Setidaknya pemerintah Inggris telah menutup 10 rumah sakit swasta pada 2013, berdasarkan data keluhan pelanggan atas lamanya waktu menunggu pasien, yang tertuang dalam keluhan pelanggan di website pemerintah.

Demi keterbukaan, seluruh pejabat harus bersedia mengumumkan pengeluaran mereka sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ujar salah seorang pejabat Departemen Kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah, Department for Communities and Local Government, Shehla Husain.

"Keterbukaan atas pengeluaran para pejabat tinggi ini dapat menjadi contoh langsung bagi pejabat di tingkat yang lebih rendah, serta tidak perlu melaporkan ke kantor pusat untuk diaudit oleh auditor eksternal," ujar Shehla.

Tidak hanya pengeluaran di atas 500 poundsterling, informasi tentang penawaran pengadaan yang nilainya lebih dari 5.000 poundsterling juga harus diumumkan ke publik untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha kecil dan menengah ikut serta.

"Namu, kalau kebetulan ada perusahaan pengadaan tersebut yang memiliki relasi dengan instansi yang berkaitan, harus terlebih dahulu diumumkan sebelum penawaran dimulai, jika tidak dapat menggugurkan kesepakatan penawaran tersebut," ujar Shehla.

Implementasi transparansi pemerintahan Salah satu wilayah di Inggris yang dinilai memiliki penerapan transparansi pemerintahan adalah Redbridge Borough yang terletak di pinggiran ibukota Inggris.

Sejak 2010, pemerintah Redbridge Borough telah membangun situs layanan masyarakat yang terintegrasi dengan antarmuka yang sangat bersahabat serta mudah dimenegerti oleh publik dalam www.redbridge.gov.uk.

"Jadi masyarakat Redbridge bisa dengan mudah mengakses data yang mereka perlukan di situs tersebut," ujar Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi Redbridge, Bororugh Lee Edwards.

Melalui situs tersebut, masyarakat Redbridge Borough dapat berkomunikasi langsung dengan pihak pejabat pemerintah setempat mengenai apa saja mulai dari pelaporan fasilitas publik yang rusak, permintaan pembangunan fasilitas umum, hingga penerbitan sebuah kebijakan yang hendak diambil.

Lee menyatakan segala kemudahan mengakses data dan informasi dari penerapan transparansi pemerintah ini tidak hanya memudahkan publik, namun juga memudahkan pejabat pemerintah untuk merencanakan sebuah kebijakan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakatnya.

Oleh karena itu, Indonesia diharapkan untuk dapat meluaskan penerapan sistem transparansi pemerintahan atau keterbukaan data kepada publik untuk berperan serta dalam pengawasan, pelaporan serta perumusan kebijakan di masing-masing daerah.

Diharapkan, dengan sistem transparansi pemerintahan serta keterbukaan data dapat membantu memperbaiki kinerja pelayan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sumber :www.antaranews.com
Viddara Islami, S. Sos
Pembagian e-KTP telah di distribusikan di Kecamatan Teluk Bintan. e-KTP di bagi secara acak. Bagi warga yang ingin mengambil e-KTP harus menyerahkan KTP SIAK yang lama. 

Dengan pembagian e-KTP yang dinanti-nanti oleh warga disambut dengan perasaan senang. Seperti yang dikatakan Purnomo salah satu warga dari Siantan. Berikut video dialog oleh Detak TPI bersama Kasi Pelayanan Viddara Islami, S. Sos.

Penerapan Sosialisasi e-KTP di Tingkat Kabupaten Bintan akan dilangsungkan pada tanggal 19 April 2011 mendatang. Dengan sosialisasi penerapan e-KTP ini nantinya akan memberikan bimbingan teknis kepada operator seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan Sosialisasi e-KTP akan dilangsungkan di Hotel Nuansa Bintan yang beralamat di KM. 5 Tanjungpinang. Lain daripada itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan akan mendatangkan Narasumber dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Rebublik Indonesia.

Sosialisasi e-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan bertujuan untuk memberikan Pelatihan Teknis kepada seluruh Operator Kecamatan se-Kabupaten Bintan.

Disamping itu Narasumber akan memberikan pemahaman kepada para peserta Sosialisasi tentang program Persiapan Penerapan e-KTP tahun 2011. Dalam sosialisasi nanti akan diadakan tanya jawab dengan para peserta. "Untuk kelancaran pelaksanaan Penerapan e-KTP Kabupaten Bintan tahun 2011 merupakan salah satu pelayanan publik sehingga perlu dilaksanakan" menurut Budiana, S. Sos sebagai Administrator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.
Statistik Kependudukan Kabupaten Bintan Bulan Januari 2012 mengalami kenaikan. Data yang disajikan merupakan pengolahan dari Database SIAK yang ada di Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.




Perekaman e-KTP untuk wilayah Kabupaten Bintan sudah mencapai 80%. Untuk menyelesaikan perekaman secara massal tersebut Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan perpanjangan perekaman e-KTP. Permohonan tersebut di tanggapi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Melalui Surat Edarannya Nomor 471.13/5079/Sj tentang Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP secara massal untuk 197 Kabupaten/Kota.


Pada awalnya perekaman e-KTP massal berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Untuk optimasi pemanfaatan perpanjangan waktu pelayanan e-KTP secara mssal di berikan hingga tanggal 30 April 2012.

Untuk laporan berkala dalam rangka mengontrol kemajuan pelaksanaan pelayanan e-KTP dimasing-masing Kabupaten/Kota dilakukan setiap hari. Dengan adanya perpanjangan pelayanan e-KTP ini diharapkan kepada warga masyarakat untuk menyempatkan dan meluangkan waktu melakukan perekaman di Kecamatan-kecamatan terdekat.