Headlines

Informasi Catatan Sipil

Informasi Pengawasan

Photo Kegiatan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP.


Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk  (KTP) diproses secara komputerisasi  dan  dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan.


Program KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanannya dibagi dalam dua tahap.


Pelaksanaan tahap  pertama  dimulai  pada  tahun 2011 dan  berakhir  pada  30  April 2012 yang mencakup 67 juta  penduduk  di 2348  kecamatan  dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.


Secara  keseluruhan  pada  akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki KTP-el dan dari awal sampai akhir tahun 2013 perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya.


Penerapan KTP Elektronik (KTP-el) yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/ kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional.

                Dengan diterapkannya KTP-el, maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP lebih dari satu atau pemalsuan KTP, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa sidik jari, iris mata , tanda tangan, dan elemen data lainnya.

Perekaman KTP Eloktronik
 Data penduduk yang berusia 17 tahun keatas atau sudah/telah menikah direkam oleh seperangkat alat perekam yang terisidi dari kamera, 1 (satu) personal komputer yang spesifikasi aplikasinya yang telah disesuaikan, finger print, tanda tangan digital (digital signature) dan alat perekam iris mata (iris kills). Data penduduk yang direkam adalah berupa biodata, foto wajah, tanda tangan, iris mata dan 10 sidik jari tangan kiri dan kanan.
Setelah semua data penduduk selesai direkam, maka semua input data penduduk tersebut diporoses dan diidentifikasi ketunggalannya menjadi data biometrik dengan menggunakan Sistem Identifikasi Biometrik. Data biometric adalah data penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata dan wajah.
Dengan selesainya penginputan dan proses identifikasi  data penduduk, maka output yang dihasilkan tersimpan dalam cip, gunanya untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Cip tertanam dalam KTP-el berfungsi sebagai kartu pintar (smart card) berbasis mikroprosesor dengan antar muka nirsentuh (contactless) dan memiliki metoda pengamanan data berupa autentikasi antara chip dan reader/writer (anti cloning), dan kerahasiaan data (enkripsi) serta tanda tangan digital. Melalui mekanisme autentikasi maka data yang tersimpan di dalam chip baru dapat dibaca oleh card reader."
Landasan Hukum
 Landasan hukum pemberlakuan Penerapan KTP-el adalah Undang Undang Nomor  24 Tahun 2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pasal-pasal dalam undang undang ini, yang mengatur tentang KTP Elektronik, antara lain adalah pasal 63 dan penjelasannya, 64, 101 dan 102.

Pasal 63 UU tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

1.  Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

2.  Orang Asing (WNA) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.




3. Penduduk WNI dan WNA yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.


Hal-hal seperti disebutkan diatas diperkuat  dengan penjelasan UU Administrasi Kependudukan pasal 63 point 6 (enam) menyebutkan bahwa dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK. Fungsi KTP-el akan ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna.
Pasal  64 UU tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan hal-hal sebagai berikut, antara lain :


1. KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.




2.  Nomor Induk Kependudukan sebagaimana tersebut diatas menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.




3.  Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan




4.  Untuk menyelenggarakan semua pelayanan public, Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU Administrasi Kependudukan ini disahkan.




5. Elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.




6. Dalam KTP-el tersebut  tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.




7.  KTP-el untuk  Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup dan untuk Orang Asing (WNA) masa berlakunya  disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.




8.  Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.




9. Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dengan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.




10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk diatur dengan Peraturan Menteri.



Selanjutnya pasal 101menyiratkan bahwa pada saat UU Administrasi Kependudukan  ini berlaku :


1.   Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.



2.  Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.




3.  KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup.




4. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.


Demikian juga pasal 102 mengamanatkan bahwa semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”.


Sebagai peraturan pelaksana penerapan KTP  secara nasional dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2013 ini, masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan.


Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa :


1.  KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.   


2.  Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.


3.  Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan.


4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan untuk  WNI dilakukan di kecamatan sedangkan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana.


5.  Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.


6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seizin Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Selain KTP yang dimiliki oleh penduduk, pemerintah juga menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus dalam menjalankan tugas rahasia. Hal ini didukung oleh pasal 43, 44 dan 45 Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006.


Pasal 43 PP No. 37 Tahun 2007 menyebutkan bahwa :
1. Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk selama menjalankan tugas rahasia.




2. Kartu Tanda Penduduk Khusus diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.




3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Syarat-syarat penerbitan KTP Khusus sesuai dengan pasal 44, antara lain : 

1. Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana.




2. Surat permintaan ditujukan kepada Kepala/Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.




3. Dalam surat permintaan harus disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.



Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut diatas menurut pasal 45, maka :

1.  Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.




2. Kartu Tanda Penduduk Khusus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.




3.  Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus tanpa dipungut biaya.




4.  Kartu Tanda Penduduk Khusus berlaku selama 5 (lima) tahun.

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus, Pengembalian dan Pencabutan KTP Khusus


Penyimpanan Data Petugas Khusus sesuai dengan  Pasal 46 :


1. Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di kabupaten/kota.

2.  Data Petugas Rahasia Khusus harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pengembalian KTP Khusus menurut pasal 47, apabila :

1.  Petugas Rahasia Khusus tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebe­lum berakhir masa berlakunya KTP Khusus dan wajib menyerahkannya kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.

2. Kepala/Pimpinan Lembaga wajib mengem­balikan KTP Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan.

3.  KTP Khusus yang dikembalikan wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Menurut pasal 48, KTP Khusus dapat dicabut, apabila :

1. Instansi Pelaksana berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus.

2. Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.

3. Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti KTP Khusus yang telah dicabut. (brm*)

*) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bintan bersama Satpol PP dan dibantu oleh staf Kecamatan Toapaya, menggelar razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kelengkapan administrasi kependudukan lainnya dilokalisasi KM 24, pada Selasa (3/6).

Dalam razia itu juga, petugas menyisir satu persatu rumah – rumah yang didalamnya terdapat Pekerja Sex Komersil (PSK). Akan hal itu, banyak para wanita PSK yang kedapatan tidak memiliki KTP Bintan, dan hanya mengantongi surat keterangan jalan dari daerah asalnya.

“Saya tak punya KTP sini pak, hanya surat keterangan dari kampung,” ujar salah seorang PSK, Wari yang terjaring razia.

Sementara, Ketua RT lokalisasi KM 24, Halim mengatakan, setiap warga pendatang wajib lapor RT.
“Semua yang tinggal di lokasi ini, semuanya wajib lapor,” ujar Halim.

Terpisah, Kabid Pengawasan dan Pengendalian Disdukcapil Kabupaten Bintan, Sri Norwiati menegaskan, setiap wanita PSK di lokalisasi KM 24 wajib memiliki KTP Bintan.

“Tadi kita sudah lakukan razia penertiban terhadap warga dan wanita penghibur yang tinggal di lokalisasi 24. Banyak dari mereka yang tidak memiliki KTP, dan hanya mengantongi surat jalan dari kampungnya masing – masing,” ujar Sri usai melakukan razia di lokalisasi KM 24.

Bahkan, tambah Sri, ada warga di lokalisasi tersebut yang sudah 15 tahun tinggal dan sama tidak memiliki dokumen kependudukan, baik dari kampungnya maupun dari Bintan.

“Saat ini, belum kita tindak, namun diingatkan dan diimbau untuk ngurus kelengkapan administrasi kependudukannya. Untuk mengatasinya, kita sudah berikan blangko domisili,” ucapnya.

Akan tetapi, kata dia, bagi warga yang ingin menetap di Bintan, mesti mengurus surat pindah dari daerah asalnya. (RAMDAN/isukepri.com)
(dari kanan) YUDHA INANGSA, SH. MM. (Kepala Dinas), Drs. FAIZAL, M. Pd (Kabid Kependudukan)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, menggelar rapat dalam persiapan pengembangan database pemilukada untuk tahun 2015. Masa jabatan Bupati Kabupaten Bintan yang akan berakhir pada tahun 2015. 

Peserta yang hadir dari beberapa Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, terdiri dari Kasi Pelayanan dan para operator. Adapun tempat dalam pelaksanaan rapat tersebut di Aula Pasar tani Kabupaten Bintan sebagai wujud dari Revolusi mental yang menolak pelaksanaan rapat kegiatan pemerintah di hotel.

Dari beberapa peserta yang hadir memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang dokumen Kependudukan, seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, KTP dan Kartu Keluarga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagai pemimpin rapat dalam kegiatan tersebut memberikan jawaban dari pertanyaan peserta.

Acara rapat tersebut berlangsung sangat tertib, meskipun pelaksanaannya bukan di dalam hotel, para peserta tetap bersemangat mengikuti acara sampai dengan selesai.
















Kepala Dinas di wawancarai oleh beberapa media

JAKARTA, REPUBLIKA.CO.ID -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menyetop pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) selama bulan November 2014 ini. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan menelusuri masalah-masalah teknis termasuk evaluasi petugas pelaksana program E-KTP.

"Satu bulan ini dievaluasi, harus selesai, pencetakan dihentikan dulu. Evaluasi tuntas, permasalahannya seperti apa jelas, nanti 1 Desember diaktifkan kembali," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi dengan pejabat di Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/11).

Saat ini, menurut Tjahjo terdapat beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Pertama, ada dugaan database kependudukan secara elektronik tidak akurat. Banyak data kependudukan ganda, bahkan memiliki lebih dari satu E-KTP. Tidak sedikit pula penduduk yang sudah meninggal, namun masih tercatat dalam data kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih.

Kedua, masalah distribusi fisik E-KTP. Tjahjo mengatakan, banyak laporan yang menyebutkan beberapa daerah belum mendapatkan hasil cetakan KTP yang sudah direkam. Ketiga, belum adanya standar operasional kerja yang seragam. Sehingga setiap daerah menafsirkan arahan pusat secara berbeda.

"Sekarang ini kenapa ribet apa yang menjadi arahan pusat belum sama dengan daerah. Dua minggu ini ditata kembali, panggil daerah yang belum paham dan ganti orangnya yang belum paham," ujar Tjahjo.

Masalah keempat yang harus dievaluasi,lanjut Tjahjo, menyangkut sistem dan spesifikasi pencatatan dan perekaman yang digunakan. Tjahjo menginginkan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis sentral dan terpadu.
Salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa. NIK akan dikenakan pada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia.

Sesuai amanat Undang-undang  Adminduk, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap. Undang-undang Adminduk, NIK mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2011. Undang-undang  Adminduk tersebut mengatur tentang pengolahan informasi administrasi kependudukan, yang akan dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Dengan sistem ini, database kependudukan akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan. Nomor  Induk Kependudukan yang dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti Paspor, No­mor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Menge­mudi (SIM), Buku Kepemilikan Kend­araan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Pergu­ruan Tinggi. Jadi, NIK adalah dasar untuk pelayanan publik ke depan.
Dengan pemberlakuan NIK itu, kelak tolok ukur dalam pelayanan publik adalah NIK, karena posisi NIK itu sangat penting untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional.

Tertib administrasi kependudukan yang diharapkan terwujud  dengan sistem yang baru, sangat diperlukan mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Dengan tertib administrasi, Pemerintah diharapkan dapat lebih mudah memenuhi hak-hak warga negaranya. Kedepan, NIK dapat diakses oleh semua instansi adminduk sehingga tidak dimungkinkan lagi satu warga memiliki dua identitas atau lebih. Ketunggalan NIK dijaga melalui sistim identifikasi biometrik, sidik jari, iris mata dan wajah pada program Penerapan KTP Elektronik.

Dasar Hukum Penerapan NIK
Sesuai  dengan  bunyi  pasal  1  point  12  UU No. 24  Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

Dengan disahkannya UU No. 24  Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan UU tersebut masih mengacu pada PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penerapan NIK sebagaimana  diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007 pasal  36 menyebutkan bahwa Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK ditetapkan  secara  nasional  oleh  Menteri,  dalam  hal ini Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pasal 37 menyebutkan  bahwa  NIK  terdiri  dari  16 (enam belas) digit  dan kode penyusunnya, terdiri dari 6 (enam) digit pertama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan,  dan  tahun  kelahiran  dan  4 (empat)  digit terakhir  merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK dan diletakkan pada posisi mendatar.

Keenam belas (16) digit nomor NIK tersebut diatas dirinci menjadi, sebagai berikut :

1.  6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar yang terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan.

2.  6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dalam format hh-bb-tt dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.

3.   4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001.
Sebagai contoh, seorang perempuan yang lahir di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Agustus 1990 maka NIK-nya adalah 32 76 05 570890 0001. Jika ada seorang perempuan lain dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 32 76 05 570890 0002. Demkian pula apabila ada seorang laki-laki juga dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 32 76 05 170890 0001.

Selanjutnya menurut pasal 38 PP No. 37/2007, NIK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku seumur  hidup  dan  selamanya,  tidak  berubah  dan  tidak mengikuti perubahan domisili. NIK dimaksud diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP oleh Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan. Sedangkan penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 39 mengamanatkan bahwa pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib mencantumkan NIK pada kolom khusus yang tersedia pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan. Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK dan NIK ditetapkan secara nasional oleh Menteri sebagai Pimpinan Instansi Pelaksana.(brm)

Sumber: www.dukcapil.kemendagri.go.id
Seberapa pentingkah sebenarnya keterbukaan data yang ada di pemerintahan untuk dapat dipublikasikan kepada publik, untuk dijadikan acuan atau parameter transparansi kinerja sebuah instansi? Keterbukaan tersebut ternyata sangatlah penting, karena dengan memberikan informasi tentang laporan keuangan kepada publik, misalnya, dapat menjaga akuntabilitas badan negara tersebut.

Praktik keterbukaan data institusi pemerintah ini ternyata sudah diterapkan oleh pemerintah Inggris guna memberikan peran pada warganya untuk memonitor ke mana perginya uang pajak mereka.

Dalam penerapannya, Kerajaan Inggris merupakan salah satu negara yang memberikan kebebasan bagi warganya untuk dapat mengakses data di institusi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan di situs-situs resmi pemerintahan yang sudah terintegrasi melalui komputer maupun ponsel pintar.

Dengan masuk ke situs tersebut, warga dapat mencari informasi yang mereka butuhkan sekaligus memonitor bagaimana uang pajak mereka dipergunakan secara detail, ujar salah satu pejabat Kantor Kabinet Kerajaan Inggris, Sue Bateman, ketika ditemui Antara awal Maret lalu di kantornya.

"Jika sistem pemerintahan sudah terbuka seperti ini, semua pejabat harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu karena publik dapat memonitor mereka," ujar Bateman.

Pujian dari Menlu Inggris Namun, Ibukota Indonesia ternyata juga sedang memulai penerapan transparansi pemerintahan dengan kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, dengan kebijakan transparansi anggaran.

Pada Januari 2014, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague sempat menemui Gubernur DKI Jakarta Jokowi, keduanya mendiskusikan sistem birokrasi yang transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Hague memuji kinerja Jokowi yang melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan menegakkan transparansi anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya banyak mendengar dari gubernur tentang peningkatan pendapatan daerah yang signifikan setelah menerapkan e-goverment. Kami mendukung upaya untuk memberantas korupsi, mendorong transparansi, semua negara harus banyak belajar satu sama lain," ujar Hague di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/1).

Hague juga menceritakan bagaimana pengalaman negaranya memberantas korupsi dengan menegakkan transparansi dan menerapkan keterbukaan akses informasi kepada publik agar proses birokrasi dapat berlangsung transparan.

"Kami melakukan banyak pekerjaan dalam mengupayakan pengimplementasian sistem pemerintahan yang terbuka di Inggris. Dan apa yang dilakukan di Jakarta juga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan di Inggris," ujar Hague.

Hauge sependapat dengan Jokowi terkait dengan masalah penegakan prinsip 'good governance' dan transparansi dalam membangun birokrasi.

Sementara itu, Jokowi juga menceritakan upayanya saat ini dalam menegakkan transparansi di birokrasi pemerintahan DKI.

"Kita bicara masalah good governance, korupsi, masalah membangun sistem transparan. Saya cerita kita sudah lakukan juga online tax, e-budgeting, e purchasing, dan cash management system (cms)," kata Jokowi.

Cegah korupsi Sebagai alat yang dapat dipakai untuk mengawasi pengeluaran institusi pemerintah, keterbukaan data juga dapat mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat pemerintahan.

Kantor kabinet Inggris adalah institusi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan program pemerintah terbuka ini serta memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif.

Dengan penerapan sistem pemerintahan terbuka, semua pejabat pemerintahan diwajibkan untuk memublikasikan pembelanjaan dinas yang nilainya di atas 500 poundsterling, atau sekitar 9,5 juta rupiah setiap bulan.

Sistem keterbukaan tersebut juga dikatakan dapat memberikan keuntungan untuk institusi pemerintah seperti di Foreign and Commonwealth Office atau Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris yang menyatakan dapat menjadi lebih terbuka kepada publik.

Kepala unit Transparansi Transformasi Digital Foreign and Commonwealth Office Inggris, Eleanor Stewart kemudian menegaskan bahwa program transparansi data pemerintahan dapat menjadi sebuah alat yang kuat dalam membantu pencegahan tindakan korupsi, karena semua transaksi pembelanjaan dan pemasukan tercatat dan terbuka untuk publik.

"Dengan adanya penerapan sistem keterbukaan data di setiap sektor, pemerintah dapat dengan mudah mengakses institusi swasta seperti rumah sakit, dan menilai kinerja mereka, bahkan bisa menutup rumah sakit yang memiliki kinerja tidak baik," ujar Stewart.

Setidaknya pemerintah Inggris telah menutup 10 rumah sakit swasta pada 2013, berdasarkan data keluhan pelanggan atas lamanya waktu menunggu pasien, yang tertuang dalam keluhan pelanggan di website pemerintah.

Demi keterbukaan, seluruh pejabat harus bersedia mengumumkan pengeluaran mereka sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ujar salah seorang pejabat Departemen Kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah, Department for Communities and Local Government, Shehla Husain.

"Keterbukaan atas pengeluaran para pejabat tinggi ini dapat menjadi contoh langsung bagi pejabat di tingkat yang lebih rendah, serta tidak perlu melaporkan ke kantor pusat untuk diaudit oleh auditor eksternal," ujar Shehla.

Tidak hanya pengeluaran di atas 500 poundsterling, informasi tentang penawaran pengadaan yang nilainya lebih dari 5.000 poundsterling juga harus diumumkan ke publik untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha kecil dan menengah ikut serta.

"Namu, kalau kebetulan ada perusahaan pengadaan tersebut yang memiliki relasi dengan instansi yang berkaitan, harus terlebih dahulu diumumkan sebelum penawaran dimulai, jika tidak dapat menggugurkan kesepakatan penawaran tersebut," ujar Shehla.

Implementasi transparansi pemerintahan Salah satu wilayah di Inggris yang dinilai memiliki penerapan transparansi pemerintahan adalah Redbridge Borough yang terletak di pinggiran ibukota Inggris.

Sejak 2010, pemerintah Redbridge Borough telah membangun situs layanan masyarakat yang terintegrasi dengan antarmuka yang sangat bersahabat serta mudah dimenegerti oleh publik dalam www.redbridge.gov.uk.

"Jadi masyarakat Redbridge bisa dengan mudah mengakses data yang mereka perlukan di situs tersebut," ujar Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi Redbridge, Bororugh Lee Edwards.

Melalui situs tersebut, masyarakat Redbridge Borough dapat berkomunikasi langsung dengan pihak pejabat pemerintah setempat mengenai apa saja mulai dari pelaporan fasilitas publik yang rusak, permintaan pembangunan fasilitas umum, hingga penerbitan sebuah kebijakan yang hendak diambil.

Lee menyatakan segala kemudahan mengakses data dan informasi dari penerapan transparansi pemerintah ini tidak hanya memudahkan publik, namun juga memudahkan pejabat pemerintah untuk merencanakan sebuah kebijakan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakatnya.

Oleh karena itu, Indonesia diharapkan untuk dapat meluaskan penerapan sistem transparansi pemerintahan atau keterbukaan data kepada publik untuk berperan serta dalam pengawasan, pelaporan serta perumusan kebijakan di masing-masing daerah.

Diharapkan, dengan sistem transparansi pemerintahan serta keterbukaan data dapat membantu memperbaiki kinerja pelayan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sumber :www.antaranews.com
Photo Haluan Kepri
BINTAN (HK) - 75 orang terjaring razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Bintan, yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bintan di pintu masuk pelabuhan speed Bulang Linggi, Tanjunguban, dan di beberapa perumahan di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Rabu (18/12).


Kepala Disdukcapil Ismail yang memimpin langsung razia KTP, didampingi Kabid Pengawasan Maktarius Ibrahim mengatakan, ke-75 orang tersebut terdiri dari hasil razia di pelabuhan speed Bulang Linggi Tanjunguban, 6 orang tak memiliki KTP domisili Kabupaten Bintan padahal sebagiannya sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah Kabupaten Bintan dan bekerja di Bintan. 1 orang KTP-nya sudah mati masa berlakunya, dan 7 orang tidak membawa KTP.



Berikutnya, hasil razia KTP yang dilaksanakan di perumahan-perumahan di Kecamatan Seri Kuala Lobam, yang sebagian besarnya merupakan pekerja kawasan industri Lobam. 



Ditemukan 15 orang tidak memiliki KTP domisili Kabupaten Bintan, padahal sebagiannya sudah bertahun-tahun tinggal dan bekerja di wilayah Kabupaten Bintan. 2 orang KTP mati masa berlakunya, dan 44 orang tidak membawa KTP.



"Razia KTP untuk hari ini dipusatkan pelabuhan speed Bulang Linggi Tanjunguban dan beberapa perumahan di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam" kata Ismail.



Petugas Disdukcapil yang diturunkan, sebanyak 10 orang, didampingi petugas Satpol PP berjumlah 5 orang, petugas kecamatan, Lurah dan sebagian Ketua RT/RW.



"Dihimbau kepada warga yang tinggal di Bintan selama 3 bulan agar mengurus surat keterangan kependudukan dan mendaftar di kantor camat untuk pendataan KTP elektronik, tidak dipungut biaya, gratis" himbaunya.



Untuk warga yang berniat tinggal di Bintan, walaupun masa tinggalnya belum mencapai 3 bulan, dihimbau untuk mendaftarkan diri ke kantor camat, melalui RT/RW, kelurahan untuk pembuatan KTP elektronik, dan melengkapi surat keterangan kependudukan.



"Tujuan diadakannya razia ini agar tertib administrasi kependudukan. Mengurangi tindak kejahatan dan kriminalitas pada tingkat lingkungan, dan memperbaiki data kependudukan maupun data pemilih dan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014," lanjutnya.



Razia KTP, menurutnya, merupakan kegiatan rutin Disdukcapil, setiap tahun minimal diadakan satu kali. Namun rata-rata diadakan 2 kali dalam setahun.



Kabupaten Bintan menurut Ismail, menjadi magnet yang berdaya tarik bagi sebagian warga dari luar Bintan untuk mencari lapangan kerja. Sebagai daerah yang banyak pendatang barunya adalah Bintan Utara, Seri Kuala Lobam dan Teluksebong, juga Bintan Timur.



Sayangnya kata dia, sebagian pendatang baru tidak tertib administrasi, bahkan ada yang tidak melapor ke RT/RW, apalagi mengurus surat pindah maupun mendaftar untuk pembuatan KTP elektronik.(rof/haluankepri.com)