Headlines

Informasi Catatan Sipil

Informasi Pengawasan

Bintan - Batas Perekaman KTP Elektronik yang direncanakan berakhir pada akhir September 2016 ternyata oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diberikan kelonggaran batas waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) menjadi pertengahan 2017 mendatang.


Hal tersebut dilakukan karena Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-el. Perpanjangan waktu perekaman tersebut telah memberikan ruang kepada penduduk yang berada di luar negeri untuk dapat melakukan perekaman. 


Ia menyebutkan Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP sampai saat ini masih sekitar 22 juta orang yang tersebar di berbagai daerah.


Mengenai ketersediaan blangko e-KTP yang menjadi kendala di sejumlah daerah, Informasi yang diperoleh dari Kementerian menyatakan bahwa stok blangko KTP-el di pusat sangat mencukupi.


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta bagi daerah, baik kabupaten/kota yang ketersediaan blanko KTP elektronik sudah menipis atau habis dipersilakan untuk mengambil di pusat dengan prosedur yang sudah ditentukan.


“Tentunya, (permintaan blangko, red.) harus disesuaikan dengan jumlah warga yang rekam KTP elektronik, bukan kebutuhan warga secara keseluruhan,” kata sosok yang menghabiskan masa sekolah di Semarang itu.


Dari pengalaman yang sudah ada, kata dia, banyak blangko e-KTP yang menumpuk di sejumlah daerah tertentu karena jumlahnya melebihi warga yang sudah melakukan perekaman data e-KTP.


Untuk mencapai target perekaman KTP Elektronik yang akan berakrhir pada 30 September 2016 mendatang. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan di padati pengunjung. 


Apresiasi masyarakat untuk melakukan perekaman sangat baik. Unt
uk menghindari kesulitan dalam pelayanan publik, penduduk harus melakukan validasi data agar tidak terjadi duplikasi record. Perekaman ini menjadi sangat penting karena pelayanan publik ke depan berbasis NIK dan KTP el

Prosedur perekaman KTP Elektronik ini sudah baku dan harus diikuti masyarakat untuk mendapatkan data tunggal. Kemudahan prosedur perekaman dan pencetakan KTP Elektronik tidak perlu surat pengantar RT RW Kelurahan/desa dan kecamatan. Penduduk cukup membawa foto kopi Kartu Keluarga. 

Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP Elektroniknya langsung dicetak dan dilakukan aktivasi. Kemudahan yang bertujuan memberi pelayanan yang mudah dan cepat serta gratis agar data penduduk semakin berkualitas. 

Tindakan tegas akan dilakukan oleh Kementerian dengan menonaktifkan data penduduk yang belum merekam sampai dengan 30 September 2016 

Kementerian Dalam Negeri menargetkan perekaman KTP Elektronik sudah harus tuntas pada 30 September 2016 mendatang. Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh, saat ini ada sekitar 22 Juta penduduk yang belum melakukan perekaman.

Jumlah itu setara dengan 12 persen total penduduk Indonesia yang berhak menerima kartu identitas tersebut. Adapun jumlah faktualnya penerima KTP Elektronik sebesar 183 juta. Sedangkan yang telah melakukan perekaman sudah sebanyak 161 juta atau 88 persen.

"Perekaman ini menjadi sangat penting karena pelayanan publik ke depan berbasis NIK dan KTP el. Bila penduduk masih memiliki data ganda maka yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam pelayanan publik," tutur Zudan, Senin (22/8).

Selain itu, perekaman KTP ini adalah prosedur baku yang harus diikuti masyarakat untuk mendapatkan data tunggal. Zudan mengatakan kementerian telah memudahkan prosedur perekaman dan pencetakan KTP Elektronik. Sehingga tidak lagi perlu pengantar RT/RW, Kelurahan/desa dan kecamatan. Penduduk cukup membawa foto kopi Kartu Keluarga. 

Selain itu penduduk sudah bisa merekam dan mencetak dokumen tersebut di dinas Dukcapil manapun tidak harus diwilayah domisilinya.

Zudan mengatakan kemudahan oleh pemerintah ini bertujuan memberi pelayanan yang mudah dan cepat serta gratis agar data penduduk semakin berkualitas. Hal ini juga didukung dengan data base penduduk kita yang semakin baik.

Jika nantinya masyarakat masih belum memanfaatkan ini, Zudan mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas. "Akan bersifat tegas dengan menonaktifkan data penduduk yang belum merekam sampai dengan 30 September 2016," ujarnya. 

Langkah tersebut menurut Zudan adalah bentuk dari pembinaan kepada penduduk agar sadar pentingnya dokumen kependudukan yang benar. Untuk diketahui, sesuai Peraturaan Presiden Nomor 112/2012, KTP lama sudah tidak berlaku sejak 31 Desember 2014. 

(flo/jpnn).